A. Masa
Pemerintahan Herman William Deandels
Letak geografis belanda yang dekat dengan inggris
menyebabkan Napoleon Bonaparte merasa perlu menduduki belanda. Tahun 1806,
prancis (Napoleon) membubarkan Republik Btaaf dan membentuk koninkrijk Holland
(kerajaanbelanda). Napoleon mengangkat Louis Napoleon sebagai raja belanda yang
berarti sejak saat itu pemerintahan yang berkembang di nusantara adalah
pemerintahan Belanda-Perancis. Oleh karena nusantara berada di bawah ancaman
inggris yang berkuasa di hindia, napoleon membutuhkan orang yang kuat dan
berpengalaman militer untuk mempertahankan wilayah jajahannya di nusantara.
Louis napoleon mengangkat HERMAN W. DAENDELS Sebagai gubernur jenderal di
nusantara. Daendels mulai menjalankan tugasnya pada tahun 1808 dengan tugas
mempertahankan Pulau jawa dari serangan Inggris. Herman W Daendels memulai
kariernya di kota kelahiranya Hattern sebagai pengacara. Pada tahun 1794 ia
bergabung dengan tentara Prancis yang masuk kebelanda sebagai brigadir. Ketika
sebagai letnan jenderal ia beralih kebatavia Republik dan ikut dalam perebutan
kekuasaan pada tanggal 22 januari 1798. Dalam masa pemerintahannya sebagai
gubernur jenderal (1808-1811), ia membuat kebijakan kontroversial, yaitu
pembuatan jalan sepanjang pulau jawa (anyer-panarukan).
B. Kebijakan
Pemerintahan Herman W Deandels
Sebagai seorang revolusioner, Daendels sangat
mendukung perubahan-perubahan liberal. Beliau juga bercita-cita untuk
memperbaiki nasib rakyat dengan memajukan pertanian dan perdagangan. Akan
tetapi, dalam melakukan kebijakan- kebijakannya beliau bersikap diktator
sehingga dalam masa pemerintahannya yang singkat, yang diingat rakyat hanyalah
kekejamannya. Pembaruan-pembaruan yang dilakukan Daendels dalam tiga tahun masa
jabatannya di Indonesi adalah sebagai berikut :
Ø Bidang
Birokrasi Pemerintahan
1.
Dewan Hindia Belanda sebagai dewan legislative pendamping gubernur jenderal
dibubarkan dan diganti dengan Dewan Penasihat. Salah seorang penasihatnya yang
cakap ialah Mr. Muntinghe.
2.
Pulau Jawa dibagi menjadi 9 prefektuur dan 31 kabupaten. Setiap prefektuur
dikepalai oleh seorang residen (prefek ) yang langsung di bawah pemerintahan
Wali Negara. Setiap residen membawahi beberapa bupati.
3.
Para bupati dijadikan pegawai pemerintah Belanda dan diberi pangkat sesuai
denganketentuan kepegawaian pemerintah Belanda. Mereka mendapat penghasilan
dari tanah dan tenaga sesuai dengan hukum adat.
Ø Bidang
Hukum dan Peradilan
1. Dalam bidang hukum,
Daendels membentuk 3 jenis pengadilan :
* Pengadilan untuk
orang Eropa.
* Pengadilan untuk
orang pribumi.
* Pengadilan untuk
orang Timur Asing.
Pengadilan
untuk pribumi ada di setiap prefektuur dengan prefek sebagai ketua dan para
bupati sebagai anggota. Hukum ini diterapkan di wilayah kabupaten, sedangkan di
wilayah prefektuur seperti Batavia, Semarang, dan Surabaya diberlakukan hukum
Eropa.
2.
Pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu, termasuk terhadap bangsa Eropa
sekalipun. Akan tetapi, Daendels sendiri malah melakukan korupsi besar-besaran
dalam penjualan tanah kepada swasta.
Ø Bidang
Militer dan Pertahanan
Peta
jalur Anyer-Panarukan yang dibangun atas perintah Gubernur Jenderal Herman
Willem Daendels. Rakyat melakukan pembuatan jalan ini dengan kerja paksa
atau Rodi. Dalam melaksanakan tugas
utamanya untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, Daendels
mengambil langkah-langkah berikut ini :
1.
Membangun jalan antara Anyer-Panarukan, baik sebagai lalu lintas pertahanan
maupun perekonomian.
2.
Menambah jumlah pasukan dalam angkatan perang dari 3000 orang menjadi 20.000
orang.
3.
Membangun pabrik senjata di Gresik dan Semarang. Hal itu dilakukan karena
beliau tidak dapat mengharapkan lagi bantuan dari Eropa akibat blokade Inggris
di lautan.
4. Membangun pangkalan
angkatan laut di Ujung Kulon dan Surabaya.
Ø Bidang
Ekonomi dan Keuangan
1.Membentuk
Dewan Pengawas Keuangan Negara (Algemene Rekenkaer ) dan dilakukan pemberantasan korupsi dengan
keras.
2. Mengeluarkan uang
kertas.
3. Memperbaiki gaji
pegawai.
4.
Pajak in natura (contingenten ) dan systempenyerahan wajib ( Verplichte Leverantie)
yang diterapkan pada zaman VOC tetap dilanjutkan, bahkan ditingkatkan.
5. Mengadakan monopoli
perdagangan beras.
6.
Mengadakan Prianger Stelsel , yaitu kewajiban bagi rakyat Priangan dan
sekitarnya untuk menanam tanaman ekspoer (seperti kopi).
Ø Bidang
Sosial
1. Rakyat
dipaksa melakukan kerja paksa (rodi )
2. untuk
membangun jalan Anyer-Panarukan.
3. Perbudakkan dibiarkan berkembang.
4. Menghapus upacara penghormatan kepada residen,
sunan, atau sultan.
5. Membuat jaringan pos distrik dengan menggunakan
kuda pos.
Ø Bidang pemerintahan
Daendels juga
melakukan berbagai perubahan di bidang pemerintahan. Ia banyak melakukan
campur tangan dan perubahan dalam tata
cara dan adat istiadat di dalam kerajaan-
kerajaan di Jawa.
Untuk memperkuat kedudukannya
di Jawa. Daendels berhasil
mempengaruhi Mangkunegara
II untuk membentuk pasukan “Legiun Mangkunegara” dengan kekuatan 1.150 orang prajurit. Pasukan ini siap
sewaktu-waktu untuk membantu pasukan
Daendels apabila terjadi perang. Daendels
mulai melakukan intervensi terhadap
pemerintahan kerajaan-kerajaan lokal,
misalnya saat terjadi pergantian raja.
Daendels juga melakukan beberapa tindakan
yang dapat memperkuat kedudukannya di
Nusantara. Beberapa tindakan yang dimaksud
adalah sebagai berikut :
1. Membatasi secara ketat kekuasaan raja-
raja di Nusantara.2
2. Membagi
Pulau Jawa menjadi Sembilan daerah prefectuur/prefektur (wilayah yang
memiliki otoritas). Masing-masing
prefektur dikepalai oleh seorang prefek.
Setiap prefek langsung bertanggung jawab
kepada Gubernur Jenderal. Di dalamstruktur
pemerintahan kolonial, setiap prefek membawahi para bupati.
3. Kedudukan bupati sebagai penguasa
tradisional diubah menjadi pegawai
pemerintah (kolonial) yang digaji.
Sekalipun demikian para bupati masih
memiliki hak-hak feodal tertentu.
4. Kerajaan
Banten dan Cirebon dihapuskan dan daerahnya dinyatakan sebagai wilayah pemerintahan kolonial.
Ø Bidang peradilan
Untuk memperlancar
jalannya pemerintahan dan mengatur ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, Daendels juga melakukan
perbaikan di bidang peradilan. Daendels
berusaha memberantas berbagai
penyelewengan dengan mengeluarkan
berbagai peraturan.
Daendels membentuk tiga jenis peradilan:
1. peradilan
untuk orang Eropa,
2. peradilan untuk orang-orang Timur Asing,
3. peradilan untuk orang-orang
C. Akhir
Kekuasaan Herman W Deandels
Kejatuhan
Daendels antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
1. Sikapnya
yang otoriter terhadap raja-raja Banten, Yogyakarta, Dan Cirebon menimbulkan
pertentangan dan perlawanan.
2. Penyelewengan dalam kasus penjualan tanah terhadap
pihak swasta dan manipulasi penjualan istana bogor.
3. Keburukan
dalam system administrasi pemerintahan. Louis Bonaparte sebagai raja belanda
akhirnya menarik kembali Daendels dengan pertimbangan Daendels sudah berbuat
optimal di nusantara. Apabila di teruskan lebih lama lagi, di khawatirkan akan
memperburuk citra Belada di Nusantara. Penarikan Daendels ke Belanda disertai
dengan pengangkatannya sebagai seorang panglima perang yang kemudian di kirim
kemedan perang Rusia.
BAB III
PENUTUP
KESIMPULAN
Kedatangan awal bangsa belanda ke Indonesia yaitu
semula untuk berdagang menjadi keinginan untuk mengeksploitasikan kekayaan alam
Indonesia. Guna mendukung penguasaannya terhadap rempah-rempah di Indonesia,
belanda membentuk serikat dagang yang diberinama VOC. VOC pun dengan leluasa
menbuat kebijakannya yang sangat merugikan bagsa Indonesia. Herman w daendels,
adalah salah satu gubernur jenderal yang memegang tampuk kekusaan VOC sering
kali membuat rakyat Indonesia sengsara. Kebijakannya yang paling kontroversional
adalah pembuatan jalan sepanjang pulau jawa (anyer-panarukan), yang sangat
membuat rakyat jawa pada masa itu sengsara.
DAFTAR PUSTAKA
http://wartasejarah.blogspot.com/2013/07/gubernur-jenderal-herman-william.html?m=1