A.    Masa Pemerintahan Herman William Deandels

Letak geografis belanda yang dekat dengan inggris menyebabkan Napoleon Bonaparte merasa perlu menduduki belanda. Tahun 1806, prancis (Napoleon) membubarkan Republik Btaaf dan membentuk koninkrijk Holland (kerajaanbelanda). Napoleon mengangkat Louis Napoleon sebagai raja belanda yang berarti sejak saat itu pemerintahan yang berkembang di nusantara adalah pemerintahan Belanda-Perancis. Oleh karena nusantara berada di bawah ancaman inggris yang berkuasa di hindia, napoleon membutuhkan orang yang kuat dan berpengalaman militer untuk mempertahankan wilayah jajahannya di nusantara. Louis napoleon mengangkat HERMAN W. DAENDELS Sebagai gubernur jenderal di nusantara. Daendels mulai menjalankan tugasnya pada tahun 1808 dengan tugas mempertahankan Pulau jawa dari serangan Inggris. Herman W Daendels memulai kariernya di kota kelahiranya Hattern sebagai pengacara. Pada tahun 1794 ia bergabung dengan tentara Prancis yang masuk kebelanda sebagai brigadir. Ketika sebagai letnan jenderal ia beralih kebatavia Republik dan ikut dalam perebutan kekuasaan pada tanggal 22 januari 1798. Dalam masa pemerintahannya sebagai gubernur jenderal (1808-1811), ia membuat kebijakan kontroversial, yaitu pembuatan jalan sepanjang pulau jawa (anyer-panarukan).

B.     Kebijakan Pemerintahan Herman W Deandels

Sebagai seorang revolusioner, Daendels sangat mendukung perubahan-perubahan liberal. Beliau juga bercita-cita untuk memperbaiki nasib rakyat dengan memajukan pertanian dan perdagangan. Akan tetapi, dalam melakukan kebijakan- kebijakannya beliau bersikap diktator sehingga dalam masa pemerintahannya yang singkat, yang diingat rakyat hanyalah kekejamannya. Pembaruan-pembaruan yang dilakukan Daendels dalam tiga tahun masa jabatannya di Indonesi adalah sebagai berikut :

Ø  Bidang Birokrasi Pemerintahan

1. Dewan Hindia Belanda sebagai dewan legislative pendamping gubernur jenderal dibubarkan dan diganti dengan Dewan Penasihat. Salah seorang penasihatnya yang cakap ialah Mr. Muntinghe.

2. Pulau Jawa dibagi menjadi 9 prefektuur dan 31 kabupaten. Setiap prefektuur dikepalai oleh seorang residen (prefek ) yang langsung di bawah pemerintahan Wali Negara. Setiap residen membawahi beberapa bupati.

3. Para bupati dijadikan pegawai pemerintah Belanda dan diberi pangkat sesuai denganketentuan kepegawaian pemerintah Belanda. Mereka mendapat penghasilan dari tanah dan tenaga sesuai dengan hukum adat.

Ø  Bidang Hukum dan Peradilan

1. Dalam bidang hukum, Daendels membentuk 3 jenis pengadilan :

* Pengadilan untuk orang Eropa.

* Pengadilan untuk orang pribumi.

* Pengadilan untuk orang Timur Asing.

Pengadilan untuk pribumi ada di setiap prefektuur dengan prefek sebagai ketua dan para bupati sebagai anggota. Hukum ini diterapkan di wilayah kabupaten, sedangkan di wilayah prefektuur seperti Batavia, Semarang, dan Surabaya diberlakukan hukum Eropa.

2. Pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu, termasuk terhadap bangsa Eropa sekalipun. Akan tetapi, Daendels sendiri malah melakukan korupsi besar-besaran dalam penjualan tanah kepada swasta.

Ø  Bidang Militer dan Pertahanan

Peta jalur Anyer-Panarukan yang dibangun atas perintah Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Rakyat melakukan pembuatan jalan ini dengan kerja paksa atau   Rodi. Dalam melaksanakan tugas utamanya untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, Daendels mengambil langkah-langkah berikut ini :

1. Membangun jalan antara Anyer-Panarukan, baik sebagai lalu lintas pertahanan maupun perekonomian.

2. Menambah jumlah pasukan dalam angkatan perang dari 3000 orang menjadi 20.000 orang.

3. Membangun pabrik senjata di Gresik dan Semarang. Hal itu dilakukan karena beliau tidak dapat mengharapkan lagi bantuan dari Eropa akibat blokade Inggris di lautan.

4. Membangun pangkalan angkatan laut di Ujung Kulon dan Surabaya.

Ø  Bidang Ekonomi dan Keuangan

1.Membentuk Dewan Pengawas Keuangan Negara (Algemene Rekenkaer ) dan       dilakukan pemberantasan korupsi dengan keras.

2. Mengeluarkan uang kertas.

3. Memperbaiki gaji pegawai.

4. Pajak in natura (contingenten ) dan systempenyerahan wajib ( Verplichte Leverantie) yang diterapkan pada zaman VOC tetap dilanjutkan, bahkan ditingkatkan.

5. Mengadakan monopoli perdagangan beras.

6. Mengadakan Prianger Stelsel , yaitu kewajiban bagi rakyat Priangan dan sekitarnya untuk menanam tanaman ekspoer (seperti kopi).

Ø  Bidang Sosial

1.      Rakyat dipaksa melakukan kerja paksa (rodi )

2.      untuk membangun jalan Anyer-Panarukan.

3.       Perbudakkan dibiarkan berkembang.

4.       Menghapus upacara penghormatan kepada residen, sunan, atau sultan.

5.       Membuat jaringan pos distrik dengan menggunakan kuda pos.

Ø  Bidang pemerintahan

Daendels juga melakukan berbagai perubahan di bidang pemerintahan. Ia banyak melakukan campur tangan dan perubahan dalam tata cara dan adat istiadat di dalam kerajaan- kerajaan di Jawa. Untuk memperkuat kedudukannya di Jawa. Daendels berhasil mempengaruhi Mangkunegara II untuk membentuk pasukan “Legiun Mangkunegara” dengan kekuatan 1.150 orang prajurit. Pasukan ini siap sewaktu-waktu untuk membantu pasukan Daendels apabila terjadi perang. Daendels mulai melakukan intervensi terhadap pemerintahan kerajaan-kerajaan lokal, misalnya saat terjadi pergantian raja. Daendels juga melakukan beberapa tindakan yang dapat memperkuat kedudukannya di Nusantara. Beberapa tindakan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1.      Membatasi secara ketat kekuasaan raja- raja di Nusantara.2

2.       Membagi Pulau Jawa menjadi Sembilan daerah prefectuur/prefektur (wilayah yang memiliki otoritas). Masing-masing prefektur dikepalai oleh seorang prefek. Setiap prefek langsung bertanggung jawab kepada Gubernur Jenderal. Di dalamstruktur pemerintahan kolonial, setiap prefek membawahi para bupati.

3.       Kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional diubah menjadi pegawai pemerintah (kolonial) yang digaji. Sekalipun demikian para bupati masih memiliki hak-hak feodal tertentu.

4.       Kerajaan Banten dan Cirebon dihapuskan dan daerahnya dinyatakan sebagai wilayah pemerintahan kolonial.

Ø  Bidang peradilan

Untuk memperlancar jalannya pemerintahan dan mengatur ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, Daendels juga melakukan perbaikan di bidang peradilan. Daendels berusaha memberantas berbagai penyelewengan dengan mengeluarkan berbagai peraturan. Daendels membentuk tiga jenis peradilan:

1.      peradilan untuk orang Eropa,

2.      peradilan untuk orang-orang Timur Asing,

3.       peradilan untuk orang-orang

C.     Akhir Kekuasaan Herman W Deandels

Kejatuhan Daendels antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1.      Sikapnya yang otoriter terhadap raja-raja Banten, Yogyakarta, Dan Cirebon menimbulkan pertentangan dan perlawanan.

2.       Penyelewengan dalam kasus penjualan tanah terhadap pihak swasta dan manipulasi penjualan istana bogor.

3.      Keburukan dalam system administrasi pemerintahan. Louis Bonaparte sebagai raja belanda akhirnya menarik kembali Daendels dengan pertimbangan Daendels sudah berbuat optimal di nusantara. Apabila di teruskan lebih lama lagi, di khawatirkan akan memperburuk citra Belada di Nusantara. Penarikan Daendels ke Belanda disertai dengan pengangkatannya sebagai seorang panglima perang yang kemudian di kirim kemedan perang Rusia.

BAB III

PENUTUP

KESIMPULAN

Kedatangan awal bangsa belanda ke Indonesia yaitu semula untuk berdagang menjadi keinginan untuk mengeksploitasikan kekayaan alam Indonesia. Guna mendukung penguasaannya terhadap rempah-rempah di Indonesia, belanda membentuk serikat dagang yang diberinama VOC. VOC pun dengan leluasa menbuat kebijakannya yang sangat merugikan bagsa Indonesia. Herman w daendels, adalah salah satu gubernur jenderal yang memegang tampuk kekusaan VOC sering kali membuat rakyat Indonesia sengsara. Kebijakannya yang paling kontroversional adalah pembuatan jalan sepanjang pulau jawa (anyer-panarukan), yang sangat membuat rakyat jawa pada masa itu sengsara.

DAFTAR PUSTAKA

http://wartasejarah.blogspot.com/2013/07/gubernur-jenderal-herman-william.html?m=1